SJ Bongkar Oknum Polri

** Mabes Akan Sidang Susno
JAKARTA – Peranan Syahril Djohan (SJ) dalam kasus mafia pajak Gayus Tambunan semakin terang. Setelah dipertemukan dengan para penyidk kasus Gayus, SJ mulai bicara blak-blakan. Bahkan, SJ menyebut nama-nama yang menerima kucuran duit kasus ini.
“Ada aliran ke A ke B dan ke C. Ini kesaksiannya sementara,” ujar salah satu pemeriksa SJ, Kombes Budi Waseso di sela-sela pemeriksaan tadi malam. Budi yang juga menjabat sebagai kepala Pusat Pengamanan Internal Propam Mabes Polri tidak merinci siapa saja yang disebut SJ menerima duit dari Gayus.

Yang jelas, semua penyidik kasus Gayus mengenal mantan diplomat itu. “Kesaksian SJ ini akan kami cek dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang lain,” kata Kombes Budi. Tadi malam Gayus Tambunan, Haposan Hutagalung, Kompol Arafat, AKP Sri Sumartini dan Brigjen Edmond Ilyas dipertemukan dengan SJ.
Secara terpisah, sumber Jawa Pos (grup Bandung Ekspres) menyebut SJ juga menuding Susno Duadji terlibat dalam kasus ini. “Dia mencokot Susno. Menurut SJ, meski tak menerima dana, Susno intens mengawasi kasus Gayus dan sempat berkomunikasi dengan dia,” kata perwira yang enggan disebut namanya itu.
Sumber itu juga menyebut SJ mengenal baik Cirus Sinaga, jaksa peneliti dalam kasus Gayus Tambunan. “Cirus ini pernah dibantu SJ dalam suatu kasus kepegawaian,” katanya. Dikonfirmasi soal info ini, Kombes Budi Wasesa tak menjawab tegas. “Pokoknya ini proses belum tuntas. Baru sepihak, nanti kan harus dicari ada saksinya atau tidak,” katanya.
Anggota Kompolnas Ronny Lihiwa yang menjadi pengawas pemeriksaan menyebut SJ mengetahui banyak soal markus di tubuh Polri. “Keterangannya cukup mengagetkan,” kata Ronny. Dari keterangan SJ, tim akan segera memanggil pihak lain namun Ronny tak bersedia menyebut identitasnya.
Wakadivhumas Mabes Polri Kombes Zainuri Lubis menjelaskan setelah SJ dimintai keterangan, tim akan mengonfrontir informasinya dengan Susno. “Secara teori memang begitu,” katanya. Mantan Kepala Bagian Perencanaan Bareskrim itu mengaku tak mengetahui detail pemeriksaan. “Yang jelas, SJ datang dengan kesadaran sendiri. Tidak ada paksaan dari Polri,” kata Zaenuri.
Dia menambahkan, sebelum diperiksa, SJ sempat diberi kesempatan untuk istirahat dan cek kesehatan. “Tadi ada dokter yang memeriksa, karena perjalanan jauh dan usianya kan sudah tua, mungkin kelelahan,” katanya.
Syahril Djohan pulang dari Australia dengan terlebih dulu transit di bandara Changi Singapura. Dari Singapura, dia terbang dengan pesawat Singapore Airlines SQ 958. Tiba di bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 13 25 Syahril keluar melalui pintu khusus ruang Imigrasi.
Syahril ditemani kuasa hukumnya Hotma Sitompul dan langsung menuju Mabes Polri. Penyidik tim independen di antarannya AKBP Nico Afinta ikut menjemput SJ. Nico adalah mantan penyidik kasus Antasari Azhar.
Sesampainya di Mabes Polri, SJ dibawa ke Gedung Rupatama. Dia masuk menggunakan pintu depan yang biasanya hanya dilalui oleh Kapolri dan pati Polri. Dia lalu menuju lantai dua dan disambut oleh tim independen yang dipimpin ketuanya Irjen Mathius Salempang. Syahril yang pernah menjadi penasihat ahli Direktorat IV/ Narkoba Bareskrim Mabes Polri itu mengenakan kemeja putih.
Sementara itu, Indonesian Corruption Watch menilai peran SJ sangat strategis untuk membongkar makelar kasus di tubuh Polri. Apalagi, jika SJ mempunyai data-data para jenderal jenderal Polri yang punya kasus hukum. “Karena itu, keselamatan SJ ini krusial. Terlepas dari dugaan dia sebagai makelar kasus keselamatannya harus dilindungi,” ujar peneliti ICW Emerson Juntho kemarin.
Menurut Emerson, SJ sah sah saja mendapat perlindungan dari Satgas Anti Mafia Hukum. “Tentu saja kalau dia terbukti terlibat dia juga bisa dikenakan delik pidana,” katanya. Sementara itu, meskipun Syahril Djohan disebut-sebut pernah menjadi staf khusus di Kejaksaan Agung saat era Jaksa Agung Marzuki Darusman namun Kejagung belum memiliki rencana untuk meminta keterangannya paska kepulangannya ke Indonesia.
“Kita tunggu dari Mabes Polri, apa Syahril Djohan ini sama dengan yang menjadi staf Pak Marzuki Darusman,” kata Kapuspenkum Kejagung Didiek Darmanto, kemarin (13/4). Itu terkait dengan penyebutan nama tersebut dimulai oleh mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji.
Sejauh ini, Kejaksaan mengetahui bahwa SJ merupakan staf khusus untuk menghubungkan informasi bagi jaksa dalam kurun waktu satu tahun. Hal itu berdasarkan pernyaataan mantan jaksa agung Marzuki Darusman. “Direkrut dari luar,” kata Didiek. Saat ini, jabatan semacam itu sudah tidak digunakan lagi.
Terkait dengan perkembangan pemeriksaan jaksa-jaksa yang terlibat penanganan perkara Gayus Tambunan, Didiek menerangkan, hasil pemeriksaan telah disampaikan tim ke Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM Was). Namun hingga ini belum ada keputusan yang diambil. “Apa perlu naik ke pimpinan atau tidak, kita tunggu JAM Was,” katanya.
Kejaksaan dan kepolisian kini juga tetap melakukan koordinasi terkait perkembangan kasus Gayus. Misalnya jika kepolisian hendak melakukan pemeriksaan terhadap jaksa-jaksa perkara Gayus. “Kalau ada pihak kejaksaan yang perlu dimintai keterangan tim Mabes Polri, kejaksaan membuka tangan,” terangnya.
Pihak Kejaksaan sendiri juga memiliki rencana untuk meminta keterangan pihak-pihak yang saat ini ada di Mabes Polri. Yakni Gayus Tambunan, Haposan Hutagalung, dan tim penyidik Polri. Hal itu untuk mengetahui ada tidaknya aliran dana yang masuk ke kantong jaksa. Sejauh ini, tim Kejaksaan baru melakukan pengecekan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Sementara itu, saat ini Mabes Polri tengah menyiapkan sidang kode etik terhadap Komjen Susno Duadji. Sanksi terberat adalah pemecatan. Itu baru bisa dilakukan jika Susno sudah disidang oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri. Susno yang dianggap mangkir hingga 83 hari menyalahi Pasal 11 dan 14 PP no 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
Dalam pasal itu dijelaskan, anggota Polri bisa diberhentikan dengan tidak hormat jika meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 hari kerja berturut-turut. Selain itu, jika melakukan perbuatan yang merugikan dinas kepolisian.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang menjelaskan, sanksi apapun untuk Susno tetap harus melalui sidang. “Kami segera menjadwalkan. Mungkin minggu ini atau paling lambat minggu depan,” kata Edward kemarin.
Jika Susno tetap menolak datang, sidang akan dilakukan secara in absentia. “Pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam masih belum selesai. Nanti akan dijadwalkan lagi waktunya,” kata jenderal bintang dua itu. (rdl/fal/rko/gin/zul/jpnn/iro)

Related Post